Beberapa hari lagi banyak kaum gerakan yang akan mengingat kembali momentum pergerakan Budhi Oetomo. Tanggal 20 Mei 2008 ini merupakan se-Abad Kebangkitan Nasional yang tentunya mengingatkan kita pada tonggak pergerakan Budhi Oetomo. Namun harapannya momentum tersebut tidak hanya dijadikan sebagai agenda reflektif semata. Lebih dari itu, kita sebagai warga negara harus mampu untuk melacak realitas kebenaran di masa kini dengan melihat di masa lampau dan menyongsong di masa mendatang.
Kita ketahui bersama bahwa realitas politik kebangsaan hari semakin rumit adanya dengan adanya rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Hal ini menjadi ironis ketika kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang dapat mengembangkan pendapatan per capita masyarakat.
Mari sejenak kita analisis, sejauh mana dampak dari kebijakan tersebut. yang pasti ketika pengurangan subsidi tersebut dilakukan, maka secara otomatis harga BBM akan naik pula. Dan menurut informasi yang sering ditampilkan lewat televisi harga BBM kedepan akan naik kurang lebih 30 persen dari harga yang sekarang.
Belum lagi dampak terhadap harga sembako, atau bahkan dengan kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder yang lainnya. yang pasti akan ikut naik seperti halnya kenaikan BBM itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa semua kebutuhan kita hari ini atas hasil produksi yang memakai BBM.
Adapun masyarakat yang lebih banyak mendapatkan dampak dari kebijakan tersebut, sesungguhnya masyarakat kalangan bawah yang nota bene bukan pengguna BBM terbesar di Indonesia. Bahkan kalau mau jujur, kelompok borhuislah yang lebih banyak menghabiskan BBM kita selama ini. Hal itu bisa dibuktikan dengan seberapa banyak perusahaan-perusahan membutuhkan BBM dalam setiap harinya? Seberapa besar mobil-mobil orang-orang kelas atas membutuhkan BBM di setiap harinya?
Ketika realitasnya seperti demikian, seharusnya yang lebih banyak menanggung akibat dari melonjaknya harga minyak dunia dan kelangkaan minyak Indonesia adalah kelompok-kelompok borjuis. Bisa jadi dengan peningkata pajak bagi mereka tanpa harus mengurangi subsidi BBM. Setujukah anda?
Kita ketahui bersama bahwa realitas politik kebangsaan hari semakin rumit adanya dengan adanya rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Hal ini menjadi ironis ketika kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang dapat mengembangkan pendapatan per capita masyarakat.
Mari sejenak kita analisis, sejauh mana dampak dari kebijakan tersebut. yang pasti ketika pengurangan subsidi tersebut dilakukan, maka secara otomatis harga BBM akan naik pula. Dan menurut informasi yang sering ditampilkan lewat televisi harga BBM kedepan akan naik kurang lebih 30 persen dari harga yang sekarang.
Belum lagi dampak terhadap harga sembako, atau bahkan dengan kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder yang lainnya. yang pasti akan ikut naik seperti halnya kenaikan BBM itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa semua kebutuhan kita hari ini atas hasil produksi yang memakai BBM.
Adapun masyarakat yang lebih banyak mendapatkan dampak dari kebijakan tersebut, sesungguhnya masyarakat kalangan bawah yang nota bene bukan pengguna BBM terbesar di Indonesia. Bahkan kalau mau jujur, kelompok borhuislah yang lebih banyak menghabiskan BBM kita selama ini. Hal itu bisa dibuktikan dengan seberapa banyak perusahaan-perusahan membutuhkan BBM dalam setiap harinya? Seberapa besar mobil-mobil orang-orang kelas atas membutuhkan BBM di setiap harinya?
Ketika realitasnya seperti demikian, seharusnya yang lebih banyak menanggung akibat dari melonjaknya harga minyak dunia dan kelangkaan minyak Indonesia adalah kelompok-kelompok borjuis. Bisa jadi dengan peningkata pajak bagi mereka tanpa harus mengurangi subsidi BBM. Setujukah anda?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar