Realitas Bangsa Berdiri tanpa Keberpihakan

Ketakutan kita terhadap dampak kebijakan politik yang berbasis pada kepentingan ekonomi seringkali menjadi bahan kajian oleh banyak pemikir, utamanya di masa kini. Banyak kebijakan pemerintah yang mengabaikan kondisi sosial yang semakin hari semakin terjepit karena dampak kebijakan itu. Sebagai orang yang berfantasi untuk menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang berguna atas penanggulangan kondisi itu, saya tergelitik untuk berkomentar atas realitas kebangsaan saat ini.

Hiruk pikuk gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa, Non Goverment Organization (NGO), bahkan komunitas gerakan lain yg memiliki kepedulian atas terwujudnya negara yang sejahtera (Welfare State) bisa dilihat sudah kehilangan taringnya dalam mengawal perubahan. Bahkan akhir-akhir ini banyak kita lihat dalam pemberitaan media massa atas prilaku yang berdampak atas citra yang nempel dengan fungsinya sebagai agent of change. Lihat saja aksi tawuran di Universitas Hasanuddin Makasar, bentrok pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bengkulu dan lain-lain. Fenomena itu adalah bentuk bergesernya idealitas gerakan yang notabene menjadi corong suara rakyat.

Gerakan sosial yang seperti itu dapat kita analisis indikasinya dengan kondisi kebangsaan, dalam konteks politik International dan Nasional, ekonomi politik, sosial, budaya. Tentunya realitas hari ini juga tidak terlepas dari tarik menariknya kepentingan global (negara maju) atas negara dunia ke tiga, seperti Indonesia.

Greget gagasan anak muda tentang penolakan atas laju asing dapat difilterisasi menjadi gugus ideologis tanpa melepas teks yang ada. Kontekstualisasi dari reinterpretasi pancasila, dapat menjadi semangat baru untuk mengugah kesadaran masyarakat indonesia atas kemampuannya untuk BERDIKARI (Berdiri di Atas Kaki Sendiri).

Barangkali dengan mengintrodusir pemikiran Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir dkk. dapat mengembalikan semangat perlawanan anak bangsa dalam mengusir penjajah. Sebenarnya kalau mau ditelisik lebih mendalam, dapat dipastikan akan terjumpai penjajahan yang lebih kejam dari pada penjajahan belanda ditempo itu. Karena penjajahan di zaman ini tidak dapat terlihat secara kasat mata. Arus globalisasi tengah menjadi virus atas jati diri bangsa yang sedang kita idamkan kehadirannya.

Keberpihakan
Naif kiranya ketika kita hanya mampu untuk menganalisis realitas tanpa ada keberpihakan secara kongkrit. Tindakan yang radikal akan teraktualisasi dalam kerangka gerak, ketika ada sebuah amunisi yang berbasiskan realitas lengkap dengan epertimologi gerakannya.

Seperti yang dilakukan para ‘Bung’ Indonesia (Bung Karno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir,dll.) adalah sebuah sikap dan tindakan yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Maka jadilah orang yang seperti mereka, agar perubahan yang selama ini mengendap dalam fantasi kita dapat menjadi realitas kebangsaan yang terasa oleh semua rakyat Indonesia. Jangan samapai arus pengetahuan dan praktik positivisme menjadi karakter ideologis yang tak terbendung. Tugas oraganisasi gerakanlah yang seharusnya intens dalam melakukan penyaringan terhadap mengkarakternya ideologi yang di cetuskan oleh agus comte (1798-1857) tersebut.

Dalam khazanah pengetahuan filsafat positivis sangat gamblang teruraikan bahwa ada sebuah pemisahan antara realitas praksis dengan teori. Artinya teori di posisikan sebagai sebuah nilai pengetahuan yang netral tanpa ada keberpihakan terhadap kelompok yang terdominasi. Epistema positivis yang sperti itu kemudian menjadi indikasi munculnya gagasan kritis yang lahir dari kelompok Mazhab Frankfrut dengan dipelopori oleh Horkheimer, Adorno, Habermas, dll. Mereka menyambutnya dengan memposisikan teori atau pengetahuan yang dapat menembus realitas. Pengetahuan merupakan hasil dialegtis dari realitas dengan teori, sehingga adanya teori yang dihasilkan dari dialegtika tersebut harus memiliki nilai keberpihakan terhadap realitas yang timpang. Setidaknya aksi itu dapat meminimalisir adanya hegemoni kesaaran yang sampai hari ini masih didominasi oleh kesaaran positivistik. (Budhi Hardiman, Fransisco ; 2003 : 18)

Adapun gelanggang pengetahuan yang ada di Indonesia saat itu sempat terisi dengan para pemikir yang sering kali kita sebut dengan sapaan ‘Bung’. Semisal saja Bung Karno yang geli melihat penjajahan sampai akhirnya banyak mencipta karya tulisan lewat buku-bukunya seperti ‘Mencapai Indonesia Merdeka’ (ditulis pada maret 1933 di Bandung). Dimana bahasan pokok yang terdapat didalamnya yaitu tentang rakyat jelata Indonesia yang dalam perjalanan sejarah terus menerus mendapatkan penindasan oleh kalangan penjajah. Rakyat dijadikan sapi perah oleh kelompok kapitalisme-imperialisme eropa (Belanda) yang secara ekonomi selalu menghisap melalui sitem perekonomian yang memonopoli dan memaksa kita untuk berada di dekapan kepentingannya.(Sutrisno, Mudji ; 2005 : 16)

Maka dari itu menjadi penting bagi generasi yang hidup di orde karang (disadur dari lirik lagu 17 April-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ini untuk kemudian mencapai sebuah sintesa dari realitas kesejarahan pergulatan pemikiran para ‘Bung’ Indonesia yang tak menutup kemungkinan untuk disinergiskan dengan Ideologi-Ideologi besar dunia.

Kedepan dapat diharapkan adanya sebuah formulasi pemikiran yang dapat merubah kondisi bangsa melalui gerakan dimasing-masing lokus dan concernnya masing-masing. Mahsiswa dengan gerakan Intelektualnya, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan gerakan advokasinya, Patai politik dengan gerakan politiknya , dll.

Kegundahan masyarakat akan terjawab dengan adanya evolusi yang mengarah pada perbaikan yang berbasiskan realitas praksis dan pergulatan pemikiran. Sejarah panjang ini kemudian akan dapat berakhir dengan kisah yang menyegarkan bagi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lalu, seberapa besar nyali kita untuk memulai semua itu? Dan adakah pelacakan terhadap kesejarahan bangsa yang tentunya bersamaan dengan penjelajahan pemikiran?

Saya, TNI dan Bu Amir

Minggu kemarin, saya pergi ke ibu kota Indonesia, Jakarta. Ini merupakan pengalaman pertama bagi saya, menginjakkan kaki ini ke kota besar, yang selama ini menjadi pusat dari segala aktivitas pemerintah.

Ada beberpa hal yang menjadi inspirasi saya, sehingga saya berkeinginan untuk mencatat temuan fakta sosial selama saya menuju ke sana. Dari awal saya berangakat, dengan menaiki kereta api Matarmaja, terdapat hal yang sangat bermakna bagi kita semua untuk di refleksikan.

Kebetulan, di dalam kereta saya duduk di bangku yang berhadapan dengan dua orang tentara. Semula, ada keanehan secara psikologis dalam diri saya. Anggapan awal, saya khawatir bahwa, dengan duduk bersama dua orang yang berprofesi sebagai tentara itu-yang masih lengkap dengan seragam dorengnya membuat hati saya berkata; ’ wah, pasti dalam perjalanan nanti nuansa di kereta ini akan garing/beku. Karena yang pasti bapak ini (tentara) akan cuek bebek dengan saya. Dia kan terbiasa untuk tampil sebagai orang yang tegas tanpa senyum.’

Setelah beberapa menit kereta mulai menancap gasnya, ternyata malah mereka berdua yang memulai pembicaraan di antara kita berempat (dua orang tentara, saya sendiri dan satu teman saya). Dengan munculnya beberapa pertanyaan dan jawaban dari indentitas kita masing-masing, ternyata kitapun mulai saling mengenal satu sama lain.

Dan tidak lama kemudian, ternyata yang menjadi ke khawatiran saya dari awal itu, menjadi tidak terjdi. Karena, ternyata mereka juga grapyak dan bisa bersandah gurau dengan kami. Belum lagi cerita pengalaman meraka, terkait dengan fasilitas alat terjun Indonesia yang kurang canggih di bandingkan dengan di luar negri. Sekilas hati saya menyambut suasana itu dengan kata-kata; ‘ iya ya..tentara kan juga manusia’.

Dari fakta itu, kemudian saya merenungkan diri sejenak. Akhirnya, sayapun berkeyakinan bahwa, kondisi psikologis saya di awal tadi, terjadi karena adanya image tentara yang selama kepemimpinan orde baru selalu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat indonesia, temasuk di dalamnya adalah saya. Sehingga, tak salah kalau sampai hari ini ketakutan kita terhadap orang yang berseragam doreng itu masih membekas.

Saya pun teringat di masa kecil saya, ketika hidup di kampung. Pada waktu itu, sangat melekat pada ingatan saya, bagaimana rasa ketakutan itu menghantui masyarakat, ketika ada beberapa tentara masuk desa kami. Meski mereka tidak mempunyai maksud untuk melakukan sesuatu yang kejam bagi kami, akan tetapi dengan mendengar bunyi gebrakan sepatu dari tentara saja, gemetar tubuh pasti mulai terasa. Artinya, masyarakat beranggapan bahwa, tentara merupakan aparat yang pasti bekerja untuk menyakiti masyarakat.

Image itu ada, karena ada beberapa fakta yang terjadi. Sebut saja tindakan TNI dalam memusnahkan kelompok simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1960-an. Atau bahkan tindakan TNI dalam mengamankan pemilu orde baru. Ada banyak fakta mengatakan, ketika ada sebagian orang yang mencoba secara vulgar berkampanye untuk kemenangan selain Paratai Golongan Karya (GOLKAR), maka dengan cepat TNI memproses lewat kewenangannya dengan cara yang tegas, baik tegas secara fisik maupun non -fisik.

Saling Menghargai
Selain TNI, ada banyak orang yang saya temui di dalam kereta. Tentu, dengan berbagai macam profesinya. Ada yang berprofesi sebagai penjual nasi, penjual kopi, penjual kacang, pengamen dan lain-lain. Ada juga yang berpenampilan seperti pengusaha kaya raya. Dari banyaknya warna identitas sosial dari orang yang berada di dalam kereta itu, membuat saya belajar atas kehidupan mereka masing-masing.

Di sebelah bangku saya, kebetulan ada seorang wanita keturunan Arab, duduk bersama seorang anak laki-lakinya. Bu Amir adalah sapaan saya setelah berkenalan dengannya. Belajar dari cara Bu Amir yang dengan ramah menemani saya bicara, ternyata saya dapat memberi penilaian yang cukup positif terhadapnya. Artinya, ketika ada orang yang mau membantu kita dengan cara yang sangat tulus, kita akan menghargai dan memberikan penilaian yang positif dengan tulus pula pada orang tersebut.

Selain menemani bicara, bu Amir juga sempat memberi roti tawar plus susu kentalnya, untuk dijadikan cemilan di sela-sela obrolan kami. Dan itu diberikan dengan wajah yang ramah, sehingga orang yang melihatnya merasa senang. Tak lama kemudian hujanpun sangat deras mengguyur kereta yang melaju sangat cepat.

Sementara, jendela bangku bu Amir tidak ada kaca yang dapat melindunginya dari tetesan air hujan itu. Karena bu Amir telah memberikan kebaikan kepada kami, maka secara spontan kami mempersilahkan bu Amir duduk di bangku kami yang masih cukup untuk di isi bu Amir beserta anaknya. Di sanalah sikap saling menghargai antara satu sama lain terjadi.

Tidak seperti politisi kita hari ini, dimana masyarakat sipil kurang mendapatkan penghargaan timbal balik darinya. Meskipun, banyak pengahargaan yang di berikan masyarakat lewat suaranya, namun banyak kebijakan strategis yang tidak menyentuh terhadap apa yang menjadi kepentingan publik hari ini. Ironisnya, kebijakan yang di buat masih saja mempertimbangkan kepentingan kelompok, bahkan dirinya secara pribadi.

Seandainya, sikap para politisi kita seperti halnya yang terjadi antara bu Amir dengan kami, maka bisa dipastikan kondisi Indonesia akan lebih baik. Hal itu bisa terjadi, ketika dalam membuat kebijakan, mereka mengingat atas amanah masyarakat, minimal yang menjadi konstituennya.

Selamat Tinggal Bapak Pembangunan

Tanggal 27 Januari Tahun 2008, Tepatnya Pukul 13.10 WIB. Bapak Presiden Ke 2 Republik Indonesia, H. Mohammad Soeharto mengakhiri usianya yang ke- 86 di Rumah Sakit Pusat pertamina Jakarta. Kejadian itu, tentu membuat kita semua terennyuh sekaligus prihatin. Orang yang selama ini, menjadi bahan untuk selalu dirasani akhirnya sudah tiada.

Bapak pembangunan ini tidak hanya menjadi bahan gosip seluruh bangsa, akan tetapi menjadi sosok yang kontroversial. Utamanya pilahan gerakan politik ketika ia memimpin negeri ini. Tak heran, ketika banyak gerakan mahasiswa maupun aktivis gerakan yang lain seringkali mengutuk tindakan politiknya yang disinyalir dehumanisasi. Namun, ada saran menarik yang menurut saya bisa kita lakukan bersama setelah kepergiaannya. saran itu datang dari sang budayawan, yang akrab kita panggil dengan sebutan cak Nun ( Ainun Nadjib).

Ia mengatakan, bahwa setelah kita semua ditinggalkannya, maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah dengan bersikap objektif, kita harus dapat mendudukkan realitas tentang pak harto dengan penuh kejujuran, kearifan dan tanpa ada hal yang menunggangi fakta yang akan kita ungkap dari sosok sepertinya. dari tindakan itu kita akan dapat mengetahui bersama atas seberapa besar kekurangan beliau selama ini, terlebih dalam memimpin bangsa. dan seberapa besar pula kebaikan beliau dalam mengabdikan dirinya untuk Indonesia. dari situ tentunya bisa kita lihat bersama, apakah benar kekurangannya menutupi dari kebaikannya, atau bahkan sebaliknya.

Pemberitaan Media massa
Sejak kepergiannya di hari Minggu kemarin, media massa dengan uptodate memantau informasi tentang meninggalnya Pak Harto, dari awal beliau tiada (di RS PP) sampai di kuburkannya. Akan tetapi, yang menarik untuk di analisis bersama, bagaimana pola pemberitaan di setiap media tersebut.

Hari minggu jam 14.00 WIB. Saya bersama teman kontrakan tempat dimana saya tinggal di Malang, bersama-sama melihat pemberitaan tentang ketiadaannya di media televisi. untungnya pada waktu itu kami tidak lantas hanya memusatkan penglihatan kami terhadap satu chanel saja, akan tetapi sebagian besar saluran televisi yang ada di Indonesia kami tonton (Trans TV, SCTV, TVRI, TPI, dll.). disela konsentrasi kami mendengar dan melihat pemberitaan media tersebut, ada analisa menarik yang smepat kami diskusikan terkait dengan isi beritanya.

Ternyata, tidak banyak media televisi yang menyeimbangkan antara berita (in memorial) Pak harto antara kebaikannya dan keburuknya sekaligus. Artinya, yang kami lihat pada waktu itu, pemberitaan sebagian besar media massa kita (khususnya Media televisi yang kami tonton) lebih pada cerita sejarah yang menampakkan jasanya, yang seakan-akan tidak pernah berbuat salah terhadap republik ini. Hal itu, membuat kami sedikit senyum dan menganalisis, apa benar manusia seperti mantan presiden RI ini tidak mempunyai kesalahan sedikitpun?. Lalu, bagaimana dengan teriakan tokoh intelektual maupun gerakan yang selama ini menge-just, bahwa karenanya bangsa kita hari ini, mengalami krisis muti dimensi?.

Kalau hal itu, yang terus terjadi dalam pemberitaan media massa, lebih-lebih tokoh intelektual atau bahkan politikus yang hari ini banyak dimintai komentar seputar Almarhum, maka harapan cak nun untuk mendudukkan masalah seobjektif mungkin hanya akan menjadi harapan saja. sehingga hal itu akan berdampak terhadap tapakan sejarah nasional yang seharusnya kita jaga kebenarannya. yang tak kalah pentingnya, hal itu pula yang akan berpengaruh terhadap sikap pemerintah dalam kasusu hukum perdata yang akhir-akhir ini sudah mulai tergarap.

Realitas Sistem Pemerintahan Kita

Salah satu tema diskusi yang sampai hari ini masih menarik untuk terus diperbincangkan adalah tentang 'Demokrasi'. Dalam sebuah Seminar Pendidikan Domkrasi yang diselenggarakan oleh salah satu Non Goverment Organization (NGO) Kota malang (Sabtu, 19 januari 2008), membuat saya bertanya-tanya dengan penuh rasa penasaran: Apa itu demokrasi dan seberapa pentingkah sistem demokrasi dalam menata pemerintahan yang baik?

Karena saya melihat, ada sebuah tanda tanya besar terhadap ketertarikan aktivis gerakan dalam setiap aktivitasnya yang mengambil fokus kajiaannya untuk lebih menguatkan demokrasi. Bapak Mas'ud Said, penulis buku Birokrasi yang Birokratis, mengungkapkan bahwa sistem demokrasi sebenarnya sudah teraplikasikan. Namun bentuk pengaplikasiaannya hanya sebatas dalam ruang lingkup keluarga saja. sangat disayangkan, hal itu tidak kita temukan dalam cakupan yang lebih luas yaitu sistem pemerintahan kita.

Masyarakat hari ini sudah mulai gerah dengan ulah pemerintah. Dimana, mereka tidak lagi mengindahkan aspirasinya dalam merumuskan sebuah kebijakan. Aktivitas MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) sampai MUSRENBANGDA (Musyawarah Rencana Pembanguna Daerah), bisa dikatakan hanya menjadi lipstik belaka. Artinya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, di lakukan dengan penuh kepura-puraan.

Fenomena diatas, sangat jelas bahwa pemerintah sudah tidak berfikir lagi atas kondisi sosial ekonomi masyarakat bawah. Sehingga, tak salah kalau kelompok intelektual menawarkan sistem demokrasi sebagai solusi atas masalah tersebut. Demokrasi, adalah sebuah alat untuk memberikan kebebasn bagi rakyat dalam menyampaikan pendapat terhadap pengambil kebijakan. Dengan sistem yang demikian, maka kedepannya diharapkan dapat terwujud masyarakat yang sejahtera (Social Welfare).

Barangkali tidak hanya kebebasan berpendapat saja, transparansi dan akuntabilitas publik juga bagian dari fondasi demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Keterbukaan, merupakan salah satu syarat mutlak bagi birokrasi untuk mendapatkan kepercayaan publik. Karena, ketika antara birokrasi dengan masyarakatnya tidak saling percaya, maka perjalanan pemerintahan jelas penuh dengan masalah.

Hal itu terjadi di Indonesian saat ini. Dimana, semakin hari semakin banyak berita media massa yang mengungkap masalah-masalah yang terjadi. Baik diruang lingkup pemerintahan maupun di masyarakat bawah. Artinya, realitas kebangsaan sudah tidak dapat dipungkiri lagi keterpurukannya. adapun penyebabnya, tentu sangat multidimensi. akan tetapi, salah satunya juga tidak terlapas dari sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Lalu, solusi apalagi yang efektif untuk dilakukan, dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan kita?